jump to navigation

Persiapan Mendasar Menuju Sebuah Daerah Otonomi Baru di Nias 19/04/2008

Posted by Moderator in Pemekaran Nias.
trackback

Jakarta (Fokus Nias)

Tujuan pembentukan kabupaten Nias Barat adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat dan pemerataan perkembangan daerah (pemekaran wilayah) serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat,”

Proses pembentukan Kabupaten Nias Barat yang masih terus berjalan telah menggugah kepedulian komponen masyarakat yang berasal dari Nias Barat untuk memperbincangkan persiapan apa yang dibutuhkan oleh sebuah daerah otonomi baru. Berdasarkan diskusi yang dilakukan beberapa kali di salah satu tempat bilangan Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat oleh Forum komunikasi komunitas (Fokus) Nias Barat dan Gema Nias Barat telah menghasilkan usulan masukan bagi kelancaran suatu proses pelaksanaan daerah otonomi baru di Nias khususnya pembentukan kabupaten Nias Barat. Demikian disampaikan  Bapak Usman Hidayat Hia, sekretariat diskusi kepada redaksi www.yaahowu.com di Jakarta.

Adapun masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias (Induk) dan DPRD Nias adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Nias (Induk) menyiapkan dana untuk Pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten baru.

2. Pemerintah Kabupaten Nias (Induk) mempersiapkan untuk melepas sejumlah asetnya untuk diserahkan kepada Kabupaten Nias Barat. Aset berupa tanah, gedung peralatan dan infrastruktur lainnya seperti bangunan gedung, jalan dan, jembatan. Ini adalah bagian penting dari beroperasinya Kabupaten Nias Barat. Pelepasan aset-aset ini harus sesuai dengan keputusan Bupati Nias tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat.

3. Pemerintah Kabupaten Nias (Induk) menyiapkan Pegawai untuk mengisi struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Nias Barat. Struktur organisasi pemerintahan kabupaten yang akan diisi tersebut adalah untuk jabatan asisten daerah,  dinas,  kantor dan badan untuk penyelanggaraan tata pemerintahan. Semuanya harus disiapkan. Sebagian besar dari jumlah pegawai tersebut mungkin sudah menduduki jabatan yang secara existing sudah bertugas diwilayah calon kabupaten baru tersebut. Pemerintah daerah Nias harus menyiapkan penyerahan pegawai baru tersebut. Adapun pegawai yang akan disiapkan tersebut berasal dari berbagai golongan jabatan, mulai jabatan fungsional, eselon IVa,IIIb,IIIa,IIb dan eselon IIa.

4. Pemerintah Kabupaten Nias (Induk) juga harus meminta Provinsi Sumatera Utara turut memikul biaya bagi operasional penyelenggaraan Kabupaten Nias Barat. Bantuan tersebut dibutuhkan guna menunjang persiapan terbentuknya Kabupaten Nias barat. Diharapkan provinsi Sumatera Utara mengalokasiannya juga, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terbentuknya Kabupaten Nias Barat. Permintaan dukungan anggaran itu secara resmi harus disampaikan Bupati Nias kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Pemilihan Plt Bupati calon Kabupaten Nias Barat mempunyai mekanisme dan prosedur tersendiri. Pejabat merupakan pejabat pilihan yang direkomendasikan baik dari Bupati maupun Gubernur yang kemudian disaring sebelum diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. “Pada umumnya, pejabat yang diajukan ke Mendagri ada tiga nama untuk diukur kapabilitas dan kredibilitas pejabat tersebut,” Plt Bupati kelak mempunyai tiga tanggung jawab yang fundamental untuk segera diimplementasikan antara lain, membentuk perangkat daerah dan pengisian jabatan Pemda Nias Barat, memfasilitasi parpol dan ormas yang ada di wilayah Nias Barat dan menyiapkan pelaksanaan pilkada Nias Barat. Beratnya tugas Plt Bupati Nias barat yang harus dapat merealisasikan tiga hal itu. Jadi orang yang menjadi Plt Bupati merupakan orang pilihan yang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas.

6. Diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias mempersiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) struktur organisasi tata kerja (SOTK) untuk wilayah pemekaran Kabupaten Nias Barat yang kini menunggu pengesahan pemerintah pusat.
Perda SOTK ini merupakan langkah antispasi Pemerintah Kabupaten Nias selaku pemerintah induk untuk membantu percepatan pembentukan Kabupaten Nias Barat. Raperda SOTK dengan sejumlah klausul terkait wilayah Nias Barat disyahkan  melalui rapat paripurna Dewan.  Legislatif juga mempersiapkan dua raperda yang menjadi peraturan daerah, yakni Perda Pemerintahan dan Perda
Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias.
Perda SOTK nantinya menjadi salah satu peraturan pokok. Didalamnya mengatur pula tentang perangkat daerah. ”Tanpa payung hukum ini suatu pemerintahan baru maupun lama sangat sulit bergerak,”.

Komentar»

1. Gunawan sarumaha - 22/04/2008

He….boro-boro mau diurusin sama Binahati atau Ingati, yang penting uang pungutan dari masyarakat dan PNS sudah disetor ke tokoh-tokoh partai dan anggota DPR RI, DPD dan DDN..good by pemekaran Nias.

2. Petrus Telaumbanua - 24/04/2008

Iya kan saya sangat setuju dengan pak sarumaha, harus ada orang yang mendesak Bupati dan DRPD Nias mempersiapkan segala sesuatunya bila pemekaran di 3 kab/kota yang baru.

Semoga pihak yang berwenang menyadarinya.

yaahowu

P. Telaumbanua


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: